Rawan Sanksi Pidana, Bawaslu: Kades Harus Netral dalam Pemilu

497
Sosialisasi terkait netralitas kades, perangkat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang digelar Bawaslu Bondowoso di Aula Hotel Palm

BONDOWOSO – Kepala Desa (Kades) dikatakan bisa menjadi ujung tombak untuk tim sukses salah satu Pasangan Calon (Paslon) maupun Calon meraup suara dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu).

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) April 2019 mendatang ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bondowoso menggelar sosialisasi terkait netralitas kades, perangkat desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah orang nomor 1 di desa maupun perangkatnya ini tidak terjerat sanksi pidana dan terlibat dalam kontestasi politik Pemilu 2019.

“Disini kami menyampaikan regulasi atau aturan-aturan yang membatasi para kades dalam pelaksanaan Pesta Demokrasi. Kami ingin melakukan pencegahan agar para kades, perangkat hingga BPD tidak melakukan pelanggaran sehingga nantinya terjerat sanksi yang salah satunya adalah sanksi pidana,” jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Bondowoso, Muhammad Maksun ketika dikonfirmasi usai sosialisasi di aula Hotel Palm, Selasa (5/3/2019).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here