Resmikan RPH Desa Silolembu, Bupati Salwa Harapkan Ada Peningkatan PAD

19
Bupati Bondowoso saat memberikan sambutan

BONDOWOSO – Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin meresmikan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Desa Silolembu, Kecamatan Curahdami, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti pembangunan, di Pendopo, Senin (30/12/2019).

Pembangunan RPH yang menelan anggaran kurang lebih sekitar Rp1,9 miliar itu diharapkan Bupati Salwa, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena menurutnya, pembangunan RPH yang baru ini disertai dengan peningkatan sarana dan prasana (sarpras) sehingga otomatis, pengawasan dan peningkatan mutu bahan pangan asal hewan.

“Harapannya, produk asal hewan benar-benar bisa memenuhi syarat Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Semoga ini dapat menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan PAD kita,” tuturnya.

Selain itu, disampaikan bupati kelahiran Bondowoso ini, Pemkab telah melakukan program yang diinisiasi pemerintah pusat melalui program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB). Tentunya untuk meningkatkan populasi ternak.

“Juga dengan upaya Inseminasi Buatan (kawin suntik) gratis bagi para peternak bahkan masyarakat, pemeriksaan kebuntingan gratis hingga melakukan pencegahan pemotongan betina produktif,” jelas Bupati Salwa.

Sementara, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Disnakan) Kabupaten Bondowoso, Dwi Wardana menyebut, bahwa RPH yang berada di Kelurahan Blindungan sudah tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tempat potong hewan. 

“Maka dari itu, kami akan segera merelokasi RPH ke tempat yang baru dibangun di Desa Silolembu itu,” ungkapnya.

Disisi lain, dikatakan Kasi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Edi Poernomo, bahwa keberadaan kelima RPH di Kabupaten Bondowoso yang diantaranya berada di Prajekan, Wonosari, Maesan, Pujer dan Blindungan yang kini direlokasi ke Curahdami itu, lokasinya tidak representatif. Sehingga menurutnya, berdampak kepada kesehatan masyarakat sekitar.

“RPH yang berada di Blindungan, menghasilkan limbah dan banyak keluhan dari masyarakat. Sehingga, perlu direlokasi ke tempat yang sudah terpenuhi sarprasnya. Selain itu, relokasi RPH kota ke Curahdami ini untuk mengejar sertifikasi halal dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang berhubungan dengan ijin sanitasi,” pungkasnya. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here