Ribuan UMKM di Bondowoso Mendaftar Jadi Penerima BPUM

66

BONDOWOSO – Masa pandemi Covid-19 jelas memberikan dampak terhambatnya roda perekonomian di masyarakat, khususnya para pelaku Usana Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, Pemerintah Pusat memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM di Indonesia.

Bantuan tersebut dikucurkan untuk menjaga eksistensi para pelaku usaha, agar tetap bertahan di masa pandemi Covid-19. Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) tahun ini berbeda dengan tahun 2020 lalu. Jika tahun lalu sebesar Rp2,4 juta, untuk tahun ini setiap pelaku UMKM menerima sebesar Rp1,2 juta.

Untuk mendapatkan bantuan tersebut, para pelaku UMKM diminta untuk mendaftarkan unit usahanya kepada Diskoperindag di masing-masing Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Nantinya, Pemerintah Pusat akan menyalurkan bantuan tersebut langsung kepada rekening para penerima.

Di Kabupaten Bondowoso, saat ini Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) telah melakukan pendataan kepada UMKM untuk mendapatkan bantuan BPUM. Tercatat, sampai 14 September 2021, ada ribuan UMKM yang telah mendaftar.

Kepala Diskoperindag, Sigit Purnomo

“Untuk pendaftaran BPUM 2021 tahap ke 4 ini, kami telah mendata 14.857 pelaku UMKM. BPUM ini nantinya akan diberikan kepada pelaku UMKM yang memenuhi persyaratan dan dananya akan disalurkan ke rekening penerima,” kata Kepala Diskoperindag, Sigit Purnomo, Selasa (21/9/2021).

Dirinya juga memastikan jika pendaftaran BPUM di Diskoperindag, sama sekali tidak dipungut biaya. Bahkan, lanjut Sigit, dirinya mewanti-wanti kepada seluruh stafnya, agar tidak melakukan pungli.

“Saya tegaskan BPUM tidak ada pungutan biaya pendaftaran, karena ini program pemerintah untuk membantu pelaku UMKM di tengah pandemi Covid-19. Kami sudah melakukan tracing data melalui Kabid UMKM,” terangnya.

Tak hanya itu, dirinya juga menginformasikan kepada masyarakat jika penentuan penerima BPUM bukan dari Diskoperindag Bondowoso. Sigit menjelaskan, Diskoperindag sama sekali tidak bisa mengintervensi pelaku UMKM untuk mendapat bantuan.

“Aturannya sudah jelas, Diskoperindag hanya mempunyai tugas untuk mengusulkan, bukan menetapkan. Jadi, kami hanya mengentry data, Pemerintah Pusat yang akan menentukan siapa penerimanya,” pungkas Sigit. (rzq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here