Soal DD/ADD, Pj Sekda Bondowoso : Jangan Sampai Ada Kades Tersandung Hukum

374
Acara workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0

BONDOWOSO – Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Agung Trihandono tegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan terus lakukan pendampingan kepada Kepala Desa (Kades) dalam hal pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD/ADD).

“Saya ingat betul, ini perintah dari Bupati kita agar para Kades tidak bermasalah dengan pengelolaan DD/ADD,” ungkapnya saat memberikan sambutan dalam Workshop Evaluasi Implementasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0, Rabu (13/2/2019), di Pendopo Bupati.

Bahkan, menurut Agung, pendampingan kepada Kades yang dilakukan Pemkab Bondowoso tersebut, sampai kapanpun akan menjadi atensi pemerintahan yang baru saat ini.

“Kami berharap, dengan pendampingan yang dilakukan ini, tidak ada satupun Kades yang berurusan dengan aparat penegak hukum dalam hal tidak tepatnya pengelolaan DD/ADD,” pungkas Pj Sekda yang masih menjabat sebagai Asisten I Pemkab Bondowoso ini.

Untuk diketahui, sebagai narasumber dalam workshop ini, hadir diantaranya, Anggota Komisi XI DPR RI Sumail Abdullah, Kepala Perwakilan BPK RI Jatim Hari Purwaka, Direktur PPKD Wilayah II BPKP Pusat Bea Rejeki Tirta Dewi dan Kepala Perwakilan BPKP Jatim Agus Setianto serta Kanit I Sub Dit Tipikor III Polda Jatim Kompol Yus Indra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here