Soal ‘Kisruh’ Mutasi Jabatan, Ini kata Sekda dan Sinung

93
Wakil Ketua DPRD Sinung Sudrajat saat dikonfirmasi di kantornya

BONDOWOSO – Kegaduhan pasca mutasi jabatan 192 pejabat di lingkup Pemkab Bondowoso, yang tidak melibatkan Tim Penilai Kinerja (TPK), membuat Sekretaris Daerah (Sekda) Syaifullah, angkat bicara melalui konferensi pers yang digelar di kantor Pemkab, Selasa (1/10/2019) sore.

Meskipun jelas tidak ada keterlibatan TPK atau yang biasa disebut Baperjakat dan Wakil Bupati Bondowoso, Sekda tetap ngotot jika mutasi 192 Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut  sudah sesuai dengan etika birokrasi dan tidak mengabaikan TPK dalam mempertimbangkan mutasi, rotasi dan promosi jabatan.

Sekda menilai, tidak dilibatkannya TPK dikarenakan yang bersangkutan, semisal Asisten bupati dan Inspektur tengah berada di luar kota untuk melakukan tugas kedinasan.

“Walaupun saat itu Baperjakat (TPK) ada di luar kota, begitu datang kita langsung menyampaikan siapa saja yang kita mutasi. Silahkan dipreteli,” tegasnya.

Sementara mengenai keterlibatan Wabup Irwan Bachtiar Rahmat dalam mutasi tersebut. Sekda enggan berkomentar. Menurutnya, jika menjawab pertanyaan tersebut khawatir dipolitisasi. Karena dirinya adalah ASN yang merupakan anak buah Bupati dan Wakil Bupati.

“Saya khawatir temen-temen mempolitisir. Kasian masyarakat. Yang jelas mekanisme tentang mutasi mutlak ada di beliau, Bupati,” terangnya.

Selain itu, mutasi ASN ini menyangkut kebutuhan yang luar bisa untuk mengisi beberapa posisi ASN yang menurutnya banyak yang kosong. Bahkan, dirinya menampik jika mutasi tersebut menyalahai regulasi. Pasalnya proses mutasi yang hanya memakan waktu 3 hari 3 malam tersebut telah dikaji berulang-ulang.

“Mutasi itu melalui tiga tahapan. Pertama memilih siapa yang dimutasi, dan selanjutnya dirapatkan oleh Baperjakat, kemudian meminta persetujuan Bupati untuk memperoleh SK,” jelasnya.

Sementara, Sinung Sudrajat, Wakil Ketua DPRD Bondowoso menilai jika TPK tidak dilibatkan secara utuh. Sesuai PP, TPK itu terdiri dari Sekda sebagai ketua tim, kemudian BKD sendiri, Inspektorat dan Asisten I.

“Pelaksanaan kemarin itu, Inspektorat dan Asisten I tidak tahu-menahu. Jadi murni rapat hanya antara Sekda dan Kepala BKD,” ungkapnya, Kamis (3/10/2019) di ruang kerjanya.

Dari sini, sudah bisa dilihat, bahwa mutasi yang dilakukan beberapa hari lalu itu, sudah tidak sesuai dengan aturan. Kalaupun tidak termaktub di aturan, minimal tidak sesuai dengan aturan birokrasi.

Ironisnya, Politisi PDI Perjuangan ini juga menduga, bahwa mutasi ratusan ASN kemarin, terkesan syarat dengan kepentingan.

“Yang saya ingat, komitmen sewaktu kampanye Pilkada, semua bermuaranya untuk kepentingan Bondowoso. Bukan untuk golongan merah, golongan hijau, golongan kuning dan lain sebagainya,” jelasnya. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here