Soal Pelayanan BPJS, Ini Solusi Komisi IV DPRD Bondowoso

324
Ady Kriesna, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso saat dikonfirmasi usai menggelar Raker di Aula Dinas Kesehatan

BONDOWOSO – Permasalahan pelayanan di kantor Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, terus dibahas oleh Komisi IV DPRD Bondowoso, dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Dispenduk dan Dinas Sosial, di aula Dinas Kesehatan setempat, Jumat (01/11/2019).

Sidak lanjutan Komisi IV tersebut merupakan tindak lanjut dari permasalahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin. Mereka juga menggelar rapat kerja dengan 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk mencari solusi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Ady Kriesna, Ketua Komisi IV DPRD Bondowoso mengatakan, sidak dan raker ini merupakan lanjutan sidak Komisi IV ke BPJS. Karena, menurutnya, perlu ada solusi bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Bukan hanya sidak, akan tetapi kita juga menggelar Raker untuk mencari solusi jangka pendek, agar pelayanan terhadap masyarakat miskin yang antri di BPJS dan Dispenduk bisa teratasi,” terangnya usai Raker di Dinas Kesehatan.

Hasilnya, lanjut politisi partai Golkar ini, pihaknya merekomendasikan solusi jangka pendek, agar ada upaya optimalisasi karyawan BPJS, sarana prasarana fasilitas bagi masyarakat yang mengurus administrasi ke BPJS Kesehatan.

“Kita minta pengoptimalan SDM di BPJS, menata kembali fasilitas sarana dan prasarana di BPJS, agar masyarakat yang ke BPJS merasa nyaman. Semisal tenda bagi masyarakat, karena ini memasuki musim penghujan, dan pengaturan parkir yang baik, sehingga meskipun mengantri lama, masyarakat yang datang ke BPJS tetap nyaman dan kerasan,” ujarnya.

Sementara, untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat yang mengurusi data kependudukan yang dibutuhkan oleh BPJS, Komisi IV meminta agar Dispenduk membuka loket khusus, untuk menaganani permasalahan data yang diminta oleh BPJS kesehatan.

“Kami meminta Dispenduk untuk membuka loket khusus. Apakah itu di kantor Dispenduk atau di BPJS, yang menangani urusan perubahan data yang terkait BPJS tersebut. Jadi masyarakat tidak perlu susah-susah dan bolak-balik jika ada perubahan data kependudukan,” tukasnya.

Rekomendasi dan solusi jangka pendek tersebut diharapkan bisa segera direalisasikan oleh BPJS dalam kurun waktu seminggu ke depan. “BPJS siap dan segera melakukan rekomendasi dari Komisi IV, targetnya selama seminggu ada peningkatan pelayanan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam Raker tersebut, Komisi IV bersama Dinas Kesahatan, BPJS, Dispenduk dan Dinas Sosial, juga membahas solusi jangka menengah dan panjang dalam rangka pendataan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sebagai tindak lanjut keluarnya Permendagri Nomor 33 tahun 2019. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here