Soal Penundaan TPP, Ini Penjelasan Pj Sekda Bondowoso

10
PJ Sekretaris Daerah Soekaryo

BONDOWOSO – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tahun 2021 tidak dihapus. Melainkan ditunda dan akan dibayarkan di tahun 2022. Hal tersebut ditegaskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso. 

Dituturkan oleh PJ Sekretaris Daerah Soekaryo, Selasa (25/5/2021). Kondisi ini pun menjadi alternatif terakhir manakala tak bisa menutup kekurangan dalam refocusing APBD 2021. 

“Ini alternatif terakhir, kalau nanti kekurangan dalam refocusing APBD 2021. Jika dana cadangan tidak cukup untuk menutupi defisit. Maka jalan terakhirnya dana TPP ditunda. Bisa dirapel di tahun berikutnya,” katanya. 

Ia menjelaskan jika masih bisa ditutupi melalui ruang-ruang lainnya. Maka tak akan ada penundaan pembayaran. 

“Kalau PAK masih minus dan itu menyentuh TPP. Maka sifatnya penundaan pembayaran. Tapi para PNS itu sifatnya ditunda, akan dibayarkan ditahun berikutnya. Nanti di Perbupnya akan berbunyi seperti itu. Berdasarkan rapat tim anggaran,” jelasnya. 

Sementara untuk menutupi defisit, pihaknya mencari dari dana pembangunan fisik yang tidak terlalu menjadi prioritas. Termasuk, pendapatan hasil kerjasama, pendapatan pajak retribusi daerah, pendapatan pengelolaan barang daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. 

“Sekarang masih disisir. Tetapi PUPR itu sudah refocusing potongan Rp 18 miliar,” paparnya.

Sementara untuk yang fisik kata dia, sepertinya sudah tidak ada yang DAK (Dana Alokasi Khusus). Sebab DAK itu mandatori. Untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) ada Rp 9 miliar. Tetapi sudah aturannya. 

“Untuk sosialisasi, tidak bisa dialihkan. DBHCHT yang aturannya limitatif ada di Diskoperindag. Bapak Bupati dan Ketua DPRD sepakat untuk tidak merefocusing TPP,” tukasnya. (rzq)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here