Soal Regulasi e-Reverse Auction, Ini Penjelasan Kabag PBJ

629
Ilustrasi (foto: google)

BONDOWOSO – Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Azas Suwardi SE MM menyebut, dokumen pemilihan yang digunakan oleh Pokja Pemilihan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Mengacu pada Perpres tersebut, semua rekanan sebagai penyedia jasa yang mengikuti lelang pekerjaan proyek di lingkup Pemerintah Kabupaten Bondowoso, harus mengikuti mekanisme dan regulasi yang telah ditetapkan.

Azas Suwardi menjelaskan, beberapa regulasi telah diatur, semisal dalam sebuah tender terdapat dua peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kualifikasi dapat dilakukan penawaran harga secara berulang (e-Reverse Auction).

“Di Bondowoso, e-Reverse Auction juga digunakan. Karena mekanisme tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya, Rabu (28/8/2019) melalui pesan Whatsappnya.

Peserta yang mengikuti e-Reverse Auction, lanjut Azas, adalah peserta yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat mengubah substansi penawaran teknis yang telah disampaikan/dievaluasi.

“Aplikasi akan menampilkan informasi urutan posisi penawaran (positional bidding). Jangka waktu pelaksanaan e-Reverse Auction juga ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan dan/atau persaingan pasar,” jelasnya.


Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Azas Suwardi SE MM

Regulasi tersebut juga berdasar pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Sehingga, dalam lelang itu nantinya tidak ada pihak yang dirugikan.

“Tidak ada untung rugi dalam hal ini, karena namanya lelang adalah menentukan 1 satu pemenang. Untungnya bila perusahaan itu dapat pekerjaan dan ruginya bila perusahaan itu tidak dapat pekerjaan. Itu saja,” tukasnya.

Bahkan, Azas menepis adanya pratek kongkalikong antara Pojka dengan pihak rekanan, dengan menentukan waktu tertentu dalam e-Reseve Auction. Karena, penentuan waktu bisa digunakan oleh pokja memuluskan calon rekanan pilihannya.

“Tidak ada permainan. Pokja pemilihan mengundang peserta melakukan e-Reverse Auction dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan. Kemudian, peserta menyampaikan penawaran berulang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Lebih jelasnya, lanjut Azas, ada empat skema mengenai e-Reverse Auction. Diantaranya, pertama, dalam tender penyedia diberi kesempatan untuk menyampaikan harga berkali kali dalam waktu tertentu. Kedua, dalam tender semua penyedia diminta untuk menyampaikan penawaran harga.

“Berdasar penawaran harga yang masuk, dianalisa dan dapat dibuat HPS baru yang turun harganya.dari harga perkiraan sendiri (HPS) yang baru, para penyedia jasa diminta kembali menyampaikan harga penawaran,” pungkas mantan sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Azas.

Sementara, untuk skema ketiga, dalam tender ada penawaran termurah yang sama harganya dari dua atau beberapa penyedia. Terhadap hanya penyedia termurah yang sama harganya diminta untuk melakukan penawaran harga kembali dengan HPS adalah harga penawaran yang sama tadi.

Sedangkan skema keempat, dalam tender hanya diikuti oleh dua penawar saja, maka tender dapat dilanjutkan dengan menyampaikan penawaran harga kembali dengan merujuk HPS dari harga penawar yang paling murah. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here