Soal UU Cipta Kerja, Pemkab Bondowoso Dukung Penuh Kebijakan Pusat

83

BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat tentang Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal tersebut dikatakan oleh Bupati KH Salwa Arifin usai meluanching Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di pendopo Bupati, Kamis (22/10/2020).

Menurut Bupati, Pemerintah Kabupaten hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Seperti apapun kebijakan pusat, Pemkab akan terus mengikuti dan menyesuaikan kepada aturan yang telah ditentukan.

“Itu ranahnya pusat, jadi kita kabupaten hanya mengikuti menyesuaikan dengan keadaan yang di pusat,” ungkapnya.

Dikatakan bupati, Pemkab Bondowoso tidak mempunyai kewenangan untuk merubah atau merevisi apa yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

Karena sejatinya, Pemkab Bondowoso sendiri mendukung penuh kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat.

“Kita tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Karena yang dibahas di pusat kan Undang-undang, paling tidak  kita mendukung pendapat-pendapat yang di pusat,” ujarnya.

Seperti diketahui, DPR pusat telah mengirimkan Naskah UU Cipta Kerja kepada Presiden RI Joko Widodo untuk ditandatangani dan disahkan, salah satunya adalah UU Cipta Kerja Tentang IMB (Ijin Mendirikan Bangunan), dimana sebelumnya di atur dalam UU bangunan gedung, telah dihapus. (yudi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here