Tak Laporkan Harta Kekayaan, ASN di Bondowoso Terancam Tak Terima TPP

247
ilustrasi

BONDOWOSO – Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bondowoso tidak berhak menerima Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) jika belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

LHKPN maupun LHKASN wajib disetor oleh para penyelenggara negara dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), juga pencegahan penyalahgunaan wewenang, serta bentuk transparansi ASN, dan penguatan integritas ASN.

“Batas akhir penyerahan LHKPN dan LHKASN 31 Maret 2020. Jika ada pejabat ataupun ASN yang belum menyerahkan, mereka tidak berhak menerima TPP,” ungkap Kepala Bagian (Kabag) Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Bondowoso, Slamet Yantoko, Rabu (29/1/2020), di ruangannya.

Menurut mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bondowoso ini, proses pengisian formulir LHKPN dan LHKASN telah dimulai sejak awal bulan Januari 2020.

“Ada waktu sekitar 3 bulan hingga Maret 2020 mendatang,” jelas Slamet, panggilan akrab Kabag Organisasi ini.

Sementara, data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bondowoso, pejabat pemerintah yang wajib menyerahkan LHKPN sebanyak 156 orang. Namun, hingga saat ini baru ada sekitar 25 persen  yang telah menyerahkan LHKPN-nya.

Sedangkan, dari data yang diperoleh dari Kantor Inspektorat Kabupaten Bondowoso, jumlah ASN yang wajib menyerahkan LHKASN di Kabupaten yang dikenal sebagai daerah penghasil kopi ini, sekitar 8.000-an orang. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here