Tak Main-Main Soal Interpelasi, Akhirnya DPRD Panggil Bupati Bondowoso

980
Sinung Sudrajad Wakil Ketua DPRD Bondowoso beserta surat undangan DPRD Bondowoso untuk meminta penjelasan Bupati atas materi interpelasi

BONDOWOSO – Permasalahan hak interpelasi yang dilayangkan oleh DPRD Bondowoso berbuntut pada pemanggilan Sekda dan Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), belum juga usai.

Ironisnya, banyak pihak menilai hak DPRD tersebut hanya sebuah ‘dagelan politik’. Bahkan, dikait-kaitkan sebagai upaya untuk melengserkan bupati. Padahal, sejatinya sikap menunggu DPRD atas tindak lanjut hak interpelasi tersebut, hanya sebuah bentuk etika politik pimpinan DPRD, dalam menghormari proses klarifikasi dari KASN terhadap Sekda dan Plt Kepala BKD.

Bahkan, tetap beretika, Pimpinan DPRD Bondowoso memilih untuk menunda pemanggilan bupati sejak hak interpelasi ditetapkan hingga menunggu hasil klarifikasi dari KASN. Mereka (DPRD, red) tak mau disebut tak beretika dengan menyebut hasil KASN tanpa ada bukti tertulis dari lembaga negara tersebut.

Terlebih saat hak interpelasi ditetapkan sebagai keputusan DPRD, legislatif dihadapkan pada kewajibannya untuk mengesahkan APBD tahun 2020. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Sinung Sudrajad, Sabtu (21/12/2019).

“Skema dan alur dari interpelasi ini jelas, sama sekali tidak bermuatan politik. Mulai dari Raker 2 kali bersama Komisi I, kemudian penetapan interpelasi menjadi keputusan DPRD, sampai kita dihadapkan pada deadline penetapan APBD 2020. Jadi, semuanya jelas, dan sama sekali kami tidak mengulur-ulur waktu,” tegasnya.

Lagi-lagi Sinung mengutarakan, pimpinan DPRD tidak mau menjustifikasi jika apa yang menjadi materi interpelasi adalah mutlak untuk menjatuhkan bupati. Bahkan, untuk mendapatkan informasi yang objektif, pimpinan DPRD kemudian mengambil langkah untuk berkonsultasi dengan KASN, BKN pusat dan Kemendagri.

“Jika ini bermuatan politis, maka kami DPRD tidak akan mengambil langkah ke KASN, BKN pusat dan Kemendagri. Karena, sebenar-benarnya interpelasi ini lepas dari alur birokrasi dan murni hak dari DPRD. Kami juga menunggu hasil rekomendasi dari KASN dan tetap beretika dengan menghormati hasilnya. Bukan asal ngomong tanpa ada dasar yang jelas dan kuat,” tegas sekretaris DPC PDI-P Bondowoso ini.

Sinung juga menegaskan, langkah ini bukan main-main dan bukan sebuah sandiwara politik, untuk menjalin sebuah kesepakatan yang menguntungkan bagi DPRD. Yang jelas, pihaknya tetap mengedepankan etika politik, bukan membangun stigma negatif atas kepemimpinan Bupati KH Salwa Arifin di mata masyarakat.

“Faktanya, DPRD Bondowoso tidak main-main dengan usulan hak interpelasi tersebut. Hal itu dibuktikan dengan surat resmi pemanggilan bupati untuk menghadiri rapat paripurna intern di gedung DPRD, untuk mengklarifikasi dan diminta keterangannya atas masalah mutasi jabatan, yang dinilai cacat hukum pada 21 September 2019 silam,” terangnya.

Pernyataan Sinung tersebut dikuatkan dengan beredarnya surat undangan bernomor 005/70/430.7/2019, tanggal (19/12/2019) yang ditandatangani oleh, Ketua DPRD Bondowoso. Ahmad Dhafir membenarkan, jika pihaknya telah melayangkan surat undangan kepada Bupati Bondowoso, terkait tindak lanjut hak interpelasi.

“Ya betul, surat undangan sudah dikirim ke Bupati. Saya minta Bupati untuk memenuhi undangan DPRD pada hari Senin 23 Desember 2019, jam 09.00 WIB. Karena ini sifatnya sangat penting,” kata Ketua DPRD H Ahmad Dhafir, Jumat (20/12/2019).

Selain itu, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bondowoso ini juga meminta kepada Bupati untuk tidak mewakilkan kepada siapapun, agar agenda tersebut benar-benar clear dan masyarakat Bondowoso mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sehingga muncul usulan hak interpelasi dari anggota DPRD.

“Oleh karena itu, agar masyarakat Bondowoso mengetahui tentang kegaduhan mutasi dan promosi ASN yang terjadi selama ini, maka Bupati harus mengklarifikasi kepada DPRD,” pungkasnya. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here