Tak Masuk BDT, 74 ribu Warga Bondowoso Dinonaktifkan dari BPJS PBI-JKN

189
Assisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Agung Tri Handono

BONDOWOSO – Pasca kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari kelas 1 hingga kelas 3, banyak peserta BPJS yang preminya ditanggung pemerintah pusat melalui Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) di nonaktifkan.

Di Kabupaten Bondowoso, ada sebanyak 74ribu warga pemegang kartu BPJS PBI-JKN yang dinonaktifkan kepesertaannya, sejak bulan Agustus 2019 lalu.

Menurut Assisten I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, Agung Tri Handono, penonaktifan kepesertaan BPJS PBI-JKN itu dilakukan karena memang ada kebijakan dari Pemerintah Pusat.

“Karena syarat pemegang kartu BPJS PBI-JKN, namanya memang harus masuk Basis Data Terpadu (BDT). Yang namanya tidak masuk BDT, preminya tidak bisa ditanggung oleh pemerintah pusat,” jelasnya, Selasa (12/11/2019).

Penonaktifan sebanyak 74ribu warga pemegang kartu BPJS PBI-JKN itu, dikhawatirkan Agung, ada warga miskin yang namanya memang belum masuk didalam BDT. Sehingga, menurutnya, mereka tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan secara gratis dari pemerintah.

“Ada ketidak sinkronan antara data yang dimiliki oleh BPJS dan BDT di Kabupaten Bondowoso. Dimana, Data BPJS sendiri ada sekitar 574 ribu peserta BPJS yang preminya ditanggung pemerintah pusat. Sedangkan, BDT Kabupaten Bondowoso jumlahnya sekitar 451ribu,” ungkap Assisten I ini.

Kekhawatiran tersebut bukan tidak ada solusi, karena dikatakan Agung, pihaknya akan melakukan verivali kembali kepada 74ribu warga yang dinonaktifkan kepesertaan BPJS-nya itu.

“Sebanyak itu, pasti masih ada warga yang benar-benar miskin yang tidak masuk BDT dan tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS,” katanya.

Saat ini, papar Agung, Pemkab Bondowoso telah menanggung premi BPJS sebanyak 115ribu warga miskin yang namanya sudah masuk dalam BDT dan dibebankan pada APBD.

“Agar yang 74ribu setelah dilakukan verivali dapat menikmati pelayanan kesehatan gratis kembali, kedepannya, premi yang dialokasikan dari APBD kepada sebanyak 115ribu itu akan dialokasikan kepada 74ribu warga yang telah dinonaktifkan. Caranya, dengan mengintegrasikan 115ribu warga yang sudah valid masuk pada BDT agar preminya bisa dibebankan kepada APBN. Otomatis, anggaran dari APBD yang dibebankan kepada 115ribu itu bisa dialihkan kepada 74ribu warga miskin yang tidak masuk BDT,” pungkasnya. (yudis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here