Tertib Aturan, Golkar Jadi Parpol Pertama Serahkan LPPDK ke KPU Bondowoso

180
H Ariska Prasetyo, Wakil Ketua DPD Partai Golkar yang ditemani oleh Herman Subakri Kepala Kesekretariatan Partai Golkar saat menyerahkan LPPDK kepada Junaidi, Komisioner KPU Bondowos

BONDOWOSO – Pasca pelaksanaan Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mewajibkan partai politik untuk segera menyerahkan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Batas ambang penyerahan LPPDK adalah 15 hari pasca penyelenggaraan Pemilu serentak.

Di Kabupaten Bondowoso, sampai saat ini, usai berakhirnya masa kampanye dan pemungutan suara, 17 April silam, baru Partai Golkar yang menyerahkan LPPDK ke KPU setempat.

LPPDK Partai Golkar ke KPU Bondowoso diserahkan langsung oleh H Ariska Prasetyo, Wakil Ketua DPD Partai Golkar yang ditemani oleh Herman Subakri Kepala Kesekretariatan Partai Golkar dan diterima oleh Junaidi, Komisioner KPU Bondowoso, Selasa (30/4/2019).

Usai menyerahkan LPPDK, H Ariska mengatakan, penyerahan laporan dana kampanye ini adalah bentuk tertib administrasi partai dan sebagai wujud ketaatan terhadap UU Pemilu.

“Ketetapan penyerahan LPPDK ini merupakan bentuk ketaatan kami atas peraturan KPU RI, yang menegaskan maksimal penyerahan LPPDK adalah 15 hari pasca Pemilu atau pada tanggal 2 Mei 2019,” katanya.

Sementara, Ady Kriesna, Sekretaris Golkar Bondowoso ketika dihubungi media ini menyampaikan, ketentuan penyerahan LPPDK kepada KPU adalah salah bentuk implementasi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu.

“Melalui data LPPDK, ada keterbukaan informasi kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat bisa mengakses sumber-sumber dana kampanye dan alokasi dari masing-masing partai politik,” terangnya.

Lebih lanjut, Ady Kriesna mengatakan, batas waktu penyerahan laporan dana kampanye sudah diatur dalam pasal 53 ayat (5) Peraturan KPU RI No 24 Tahun 2018, 15 hari setelah pemungutan suara.

“Jadi Golkar Bondowoso melaporkan jauh sebelum batas waktu tersebut agar bisa dikoreksi akuntan yang ditunjuk oleh KPU,” tukasnya.

Seperti diketahui, lanjutnya, apabila partai politik tidak menyerahkan dana kampanyenya, sebelum masa tenggang yang diberikan, maka parpol tersebut dapat disanksi pembatalan keterpilihan caleg yang diusung.

“Kita tidak ingin ada anggota DPRD terpilih dari Partai Golkar yang didiskualifikasi hanya karena keterlambatan pelaporan dana kampanye,” pungkas Kriesna yang juga Ketua AMPI Bondowoso ini. (rizqi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here