Wabup Irwan: Pengadaan Barang dan Jasa Harus Sesuai Perpres

210
Wabup Irwan saat dikonfirmasi usai melakukan sosialisasi Perpres di Aula BLK Desa Tangsil Kulon

BONDOWOSO– Pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, harus mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018, yang saat ini tengah disosialisasikan oleh Pemkab setempat.

Pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, diterangkan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan hanya sekedar mencari harga atau penawaran termurah dari penyedia. Akan tetapi dalam Perpres tersebut, bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari anggaran yang digunakan diukur dari kuantitas, jumlah, waktu biaya dan penyedia.

“Pepres ini mengenai pengadaan barang secara langsung yang menggunakan e-katalog dan e-budgeting,” urai Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bahctiar Rahmat, usai membuka Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 di aula BLK tangsil, Kamis (4/4/2019).

Dikatakan Wabup, apa yang telah terkandung dalam Perpres dapat dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bondowoso.

“Harapan kita, semua OPD harus mempelajari dan melaksanakan apa yang menjadi tugas dalam pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.

Lebih lanjut Wabup Irwan mengungkapkan, bentuk transparansi dan akuntabel dalam pembelian barang dan jasa, merupakan faktor berkaitan perolehan nilai pada Sistem Akutansi Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemkab Bondowoso.

“Ini juga penilaian dari Kemenpan apa yang kita lakukan harus transparan, akuntabel dan kredibel ini juga penilaian dari SAKIP,” tukasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here