Wakil Bupati Bondowoso : Bantuan Sosial Beras Harus Tepat Sasaran

111
Secara siimbolis, Wabup Irwan menyerahkan bantuan beras sosiasl bersama Kepala Sub Divre Bulog Bondowoso

BONDOWOSO – Penyaluran bantuan beras sosiasl kepada Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Kabupaten Bondowoso mulai disalurkan.

Hal tersebut ditandai dengan pemukulan gong dan pemberangkatan armada pengangkut beras dari gudang Bulog, oleh Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat, Rabu (23/9/2020).

Bantuan beras sebanyak 15 Kg bagi keluarga kurang mampu di tengah pandemi Covid-19 ini, menurut Wakil Bupati Irwan, harus tepat sasaran, sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKD) dari Kementerian Sosial.

“Bantuan sosial ini diberikan kepada sekitar 63 ribu warga Bondowoso, harus tepat sasaran agar bisa meringankan beban warga kurang mampu akibat dampak pandemi Covid-19. Setiap orang 15 kilogram selama tiga bulan. Itu program dari Kemensos,” jelas Politisi PDIP itu.

Untuk pendistribusiannya, dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Akan tetapi tidak semua warga Bondowoso di 23 Kecamatan yang dapat bantuan itu, hanya yang masuk dalam  (DTKS).

Kata dia, pihaknya telah menekankan kepada Bulog, agar dipastikan beras yang diberikan layak dikonsumsi. Sementara, jika bantuan beras yang diberikan tak layak untuk konsumsi. Wabup Irwan menegaskan agar Keluarga Penerima Manfaat bisa langsung melaporkan ke pihaknya.

“Bisa dilaporkan langsung ke saya. Tidak boleh beras yang tidak layak. Karena ini program pemerintah pusat dan sudah ada anggarannya,” tegasnya.

Wabup Irwan pun menegaskan, jika bantuan program nasional dari Kementerian Sosial tersebut harus benar-benar tepat sasaran dan juga harus sesuai DTKS. Apabila terdapat warga miskin yang dulu masuk DTKS dan sekarang meninggal dunia atau mereka sudah mampu, maka data tersebut harus diperbarui.

“Saya minta pendamping PKH, apabila warga miskin yang masuk DTKS sudah meninggal atau sudah kaya, maka harus mencoret. Tadi saya sampaikan kepada pendamping PKH harus mencoret warga yang tidak layak (dapat-Red). Karena ini bagian dari verval (verifikasi dan validasi) data yang ada,” terangnya. (ichwan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here